genkepo.com – Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa diperlukan anggaran sebesar US$ 80 miliar, atau sekitar Rp 1.280 triliun, untuk pembangunan Giant Sea Wall di pantai utara Jawa. Proyek ambisius ini direncanakan akan memanjang sejauh 500 kilometer dari Banten hingga Gresik, Jawa Timur.
Keterlambatan pelaksanaan proyek ini sudah menjadi sorotan belakangan ini, mengingat gagasan tersebut muncul sejak era Presiden Soeharto. Prabowo menegaskan, saat ini adalah waktu yang tepat untuk segera merealisasikan proyek ini tanpa penundaan lebih lanjut.
Sejarah dan Konsep Giant Sea Wall
Giant Sea Wall adalah proyek tanggul laut raksasa yang mulai digaungkan oleh Gubernur DKI Jakarta periode 2007-2012, Fauzi Bowo. Dalam dokumen Makalah Kebijakan Selamatkan Teluk Jakarta oleh Koalisi Pakar Interdisiplin (2017), Pemprov DKI Jakarta mulai merencanakan sistem pengelolaan banjir pesisir setelah banjir rob besar pada tahun 2007.
Proyek tersebut terdiri dari beberapa tahap, dan Pemprov DKI bekerja sama dengan pemerintah pusat serta konsorsium dari Belanda, Partners voor Water. Ini mengarah pada rancangan Jakarta Coastal Defense System (JCDS), yang mencakup pembangunan tanggul raksasa yang dikenal sebagai Jakarta Giant Sea Wall.
Pada tahun 2012, JCDS telah diadopsi dalam Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 1 terkait Rencana Tata Ruang Wilayah 2030. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian juga menyusun rencana yang dikenal sebagai National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) untuk memperluas cakupan proyek ini.
Pembangunan yang Tertunda
Meskipun rencana pembangunan sudah ada sejak tahun 1994, pelaksanaannya masih mengalami banyak penundaan. Prabowo menyatakan pentingnya untuk tidak menunda lagi proyek tanggul laut ini, mengingat risiko yang dihadapi oleh wilayah pantai utara Pulau Jawa semakin meningkat.
Dia menekankan bahwa proyek ini harus segera direalisasikan, “Bayangkan sejak tahun 1995, 30 tahun lalu, kalau tidak salah ya. Tapi, kita tidak berkecil hati. Sekarang tidak ada lagi penundaan, sudah enggak perlu lagi banyak bicara, kita kerjakan itu segera,” tuturnya.
Hashim Sujono Djojohadikusumo, utusan presiden di bidang iklim dan energi, menambahkan bahwa pemerintah sebelumnya sudah memperhitungkan ancaman terkait kenaikan permukaan air laut. “It’s never too late (tidak pernah terlambat) bagi kita untuk bertekad melindungi jutaan hektare lahan sawah yang paling produktif,” ujarnya.
Biaya dan Pendanaan Proyek
Biaya untuk menyelesaikan proyek ini terbilang sangat besar, dengan JCDS memerlukan anggaran mencapai US$ 3,63 miliar untuk tahap pertama, US$ 10,12 miliar untuk tahap kedua, dan US$ 12,11 miliar untuk tahap ketiga. Rencana di bawah naungan NCICD juga tidak kalah ambisius dengan total biaya estimasi mencapai sekitar US$ 40 miliar.
Mengingat potensi bencana alam yang dihadapi Jakarta dan sekitarnya, pendanaan untuk proyek ini menjadi sangat krusial. Proyek ini dianggap langkah strategis dalam menghadapi masalah cuaca ekstrem serta meningkatkan keamanan penduduk yang tinggal di sepanjang pesisir.
Anggaran tinggi ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mempertahankan serta melindungi wilayah pesisir dari dampak iklim dan perubahan lingkungan yang semakin nyata.
