genkepo.com – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan memanggil Menteri Kebudayaan Fadli Zon untuk memberikan klarifikasi terkait pernyataannya mengenai pemerkosaan massal yang terjadi pada kerusuhan Mei 1998. Rapat ini dijadwalkan pada 2 Juli 2025 dan diharapkan menjadi wadah untuk membahas isu yang belakangan ini menarik perhatian publik.
Wakil Ketua Komisi X DPR, Lalu Hadrian Irfani menyatakan pentingnya klarifikasi dari Fadli, pasalnya pernyataannya memicu banyak kritik, terutama di saat situasi sejarah tengah menjadi sorotan. Selain realisasi anggaran, rapat ini akan membahas secara mendalam pernyataan tersebut yang berpotensi menimbulkan polemik.
Pemanggilan Fadli Zon oleh DPR
Hari ini, Komisi X DPR bersidang untuk mendengarkan klarifikasi dari Fadli Zon tentang pernyataannya yang dianggap kontroversial terkait pemerkosaan massal pada 1998. Lalu Hadrian Irfani menegaskan bahwa meskipun fokus utama adalah realisasi anggaran, klarifikasi ini penting untuk menjelaskan pernyataan yang bisa menyulut perdebatan.
Lalu menambahkan, “Yang ribut di publik kan masalah itu. Itu beliau harus klarifikasi, melekat jabatan beliau sebagai Menteri Kebudayaan.” Dengan pernyataan ini, DPR menunjukkan komitmennya untuk menggali lebih dalam mengenai pemahaman sejarah di masyarakat.
Isu pemerkosaan massal telah menjadi topik sensitif yang diangkat kembali dalam diskusi-diskusi publik, dan rapat ini merupakan langkah lanjutan DPR untuk menanggapi keprihatinan masyarakat.
Pernyataan Kontroversial yang Memicu Respon Publik
Beberapa waktu lalu, Fadli Zon menciptakan kontroversi dengan pernyataannya yang menyebut bahwa pemerkosaan massal di Mei 1998 adalah rumor belaka. Ia berargumen bahwa istilah ‘massal’ perlu diteliti lebih lanjut dengan bukti yang valid mengenai korban dan lokasi kejadian.
Fadli menjelaskan, “Itu pendapat saya pribadi. Ini enggak ada urusannya dengan sejarah, dan boleh kan dalam demokrasi itu berbeda pendapat.” Namun, argumennya mendapat reaksi keras dari berbagai pihak yang terkena dampak dari peristiwa tersebut.
Banyak kelompok menyatakan ketidakpuasan terhadap pandangan Fadli, menganggap bahwa klaimnya bisa mereduksi keseriusan dari peristiwa yang telah menimbulkan trauma di masyarakat.
Klarifikasi dan Pandangan Fadli Zon
Walaupun Fadli tidak menyangkal adanya pemerkosaan selama Mei 1998, ia menganggap bahwa sifat ‘massal’ dari kejadian tersebut perlu dibuktikan. Ia mengatakan, “Saya yakin terjadi kekerasan seksual itu waktu itu, seperti penjelasan saya, tetapi massal itu sistematis.”
Selain itu, Fadli juga mengkritisi penggunaan istilah ‘pemerkosaan massal’, yang dinilai bisa mencoreng citra Indonesia jika tidak ada bukti konkret yang mendukung. Ia meminta pihak-pihak terkait untuk memperlihatkan bukti yang kuat mengenai kondisi saat itu.
Pernyataan dan kritikan Fadli mencerminkan betapa kompleksnya cara masyarakat Indonesia memandang sejarah dan dampak dari peristiwa yang pernah terjadi, serta perlunya dialog yang konstruktif tentang isu-isu sensitif ini.
