genkepo.com – Grab Indonesia memberikan pandangannya mengenai rencana pemerintah untuk menaikkan tarif ojek online sebesar 8 hingga 15 persen. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Tirza Munusamy, Chief of Public Affairs Grab Indonesia, dalam keterangan resminya.
Tirza menekankan pentingnya adanya dialog terbuka dan koordinasi antara pihaknya dengan pemerintah dalam menyikapi kebijakan yang berdampak pada pendapatan mitra dan harapan konsumen terhadap tarif transportasi.
Respons Grab terhadap Kenaikan Tarif
Tirza Munusamy mengungkapkan bahwa Grab menjunjung tinggi prinsip keterbukaan dan siap melakukan dialog dengan pemerintah terkait rencana kebijakan yang ada. “Kami terus menjalin koordinasi dan siap berdialog secara terbuka terkait berbagai rencana kebijakan, termasuk yang menyangkut penyesuaian tarif transportasi,” katanya.
Ia juga mengingatkan bahwa setiap perubahan tarif baru akan berdampak besar bagi banyak pihak. Penyesuaian tarif harus cermat agar dapat menjaga keseimbangan antara keuntungan mitra dan permintaan konsumen.
Dalam konteks ini, Grab menunjukkan kesiapannya untuk menjalin komunikasi yang konstruktif dengan pemerintah. Hal ini mengindikasikan bahwa transparansi dalam kebijakan tarif sangat dibutuhkan agar tidak mengabaikan kepentingan mitra dan pengguna layanan.
Keterlibatan Mitra dalam Diskusi Kebijakan
Grab turut mengundang semua mitra untuk berpartisipasi dalam forum diskusi terkait kebijakan yang akan diberlakukan. “Kami memahami bahwa perubahan seperti ini tidak mudah dan akan menimbulkan tantangan bagi semua pihak,” ungkap Tirza.
Partisipasi mitra diharapkan bisa menjadi masukan berharga untuk rancangan kebijakan yang lebih baik. Dengan semangat kolaborasi, Grab percaya bahwa solusi optimal dapat ditemukan demi kepentingan ekosistem transportasi digital di Indonesia.
Keterlibatan mitra dalam diskusi ini juga menunjukkan komitmen Grab untuk mendengarkan suara mitranya. Proses ini merupakan langkah strategis untuk menghasilkan konsensus sebelum keputusan final diambil.
Pernyataan Kementerian Perhubungan
Sebelumnya, Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Aan Suhanan, juga memberikan keterangan terkait rencana kenaikan tarif ojol. Dalam pernyataannya, ia menyebut bahwa kebijakan tersebut telah dipertimbangkan untuk keputusan final.
Namun, dalam rapat dengan Komisi V DPR, pada Senin (30/6), Aan meralat pernyataan tersebut. “Kenaikan tarif ojek online 8 sampai 15 persen ini, ini masih dalam tahap kajian mendalam. Artinya, ini belum merupakan keputusan final,” ungkapnya.
Dia menjelaskan bahwa masih banyak aspek yang perlu diperhatikan dan dibahas sebelum kebijakan tersebut dapat diberlakukan. Proses tersebut menunjukkan bahwa pengambilan kebijakan ini memerlukan waktu dan pertimbangan matang dari semua pihak terkait.
