genkepo.com – Hari ini, Hasto Kristiyanto, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, akan mendengarkan putusan dalam kasus dugaan korupsi yang merugikan negara. Dirinya terancam pidana penjara selama tujuh tahun dan denda sebesar Rp 600 juta.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan siap menghormati apapun putusan majelis hakim di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Tuntutan serius menanti Hasto karena dugaan perintangan penyidikan korupsi yang melibatkan Harun Masiku.
Sidang Vonis Hasto Kristiyanto
Hasto Kristiyanto, terdakwa dalam kasus perintangan penyidikan, akan mendengar vonisnya pada hari ini, Jumat (25/7/2025). KPK telah menyiapkan semua bukti dan saksi yang diperlukan dalam persidangan.
Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menyatakan, ‘Kami tentunya akan menghormati putusan yang disampaikan atau dibuat oleh majelis hakim.’ Melalui pernyataannya, KPK menunjukkan komitmen untuk mendukung proses hukum yang transparan.
Asep juga berharap sidang berjalan dengan lancar dan damai, menegaskan, ‘Sekarang kami tinggal menunggu. Saksi-saksi sudah kami hadirkan, bukti-bukti sudah kami bawa ke persidangan.’
Tuntutan Terkait Kasus Korupsi
Hasto menghadapi tuntutan pidana tujuh tahun penjara serta denda Rp 600 juta, yang jika tidak dibayarkan akan diganti dengan pidana kurungan selama enam bulan. Proses hukum ini mengacu pada dugaan Hasto yang menghalangi penyidikan dalam kasus korupsi yang melibatkan Harun Masiku.
Dalam kasus ini, Hasto diduga telah menginstruksikan Harun Masiku untuk merendam telepon genggam miliknya agar tidak dapat digunakan. Instruksi tersebut diberikan lewat seorang penjaga Rumah Aspirasi, Nur Hasan, setelah penggerebekan oleh KPK terhadap Wakil Ketua KPU, Wahyu Setiawan.
Selain itu, Hasto juga didakwa bersama dengan beberapa pihak lainnya memberikan uang sebesar 57.350 dolar Singapura kepada Wahyu untuk mempengaruhi proses penggantian anggota legislatif dari Daerah Pemilihan Sumatera Selatan I.
Dampak Hukum dan Penegakan Hukum
Hasto kini dihadapkan pada pasal-pasal serius dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kasus ini mencuri perhatian publik mengingat posisinya yang signifikan dalam PDI Perjuangan.
Kepastian KPK untuk melanjutkan kasus ini di tengah tekanan politik menegaskan komitmen lembaga dalam pemberantasan korupsi. Proses persidangan dianggap krusial untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap integritas lembaga negeri.
Di sisi lain, sidang ini juga menjadi pengingat bahwa tindakan korupsi berasal dari pengabaian terhadap hukum dan kepentingan publik. Ini merupakan langkah penting dalam menegakkan hukum di Indonesia.
