genkepo.com – KPK baru saja melakukan penggeledahan di rumah Topan Ginting, Kepala Dinas PUPR Provinsi Sumatera Utara yang nonaktif, dan menemukan uang tunai sebesar Rp 2,8 miliar serta sejumlah senjata api.
Penggeledahan ini terkait dengan dugaan korupsi proyek jalan di Mandailing Natal yang mencakup keterlibatan beberapa pejabat lainnya.
Detail Penemuan dalam Penggeledahan
Melaksanakan penggeledahan pada Rabu, 2 Juli 2025, KPK menemukan uang tunai senilai Rp 2,8 miliar dan dua unit senjata api.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyatakan bahwa penemuan ini akan dikoordinasikan dengan pihak kepolisian.
Lebih lanjut, Budi menyebutkan bahwa jenis senjata api yang ditemukan termasuk pistol baretta dengan amunisi tujuh butir serta senapan angin dengan dua pak amunisi.
KPK dan pihak kepolisian akan melakukan pengawasan lebih lanjut mengenai asal-usul senjata-senjata tersebut.
Kasus Dugaan Korupsi Proyek Jalan
Penggeledahan di rumah Topan Ginting terkait dengan dugaan bahwa ia mengatur perusahaan swasta tertentu untuk memenangkan lelang proyek dengan keuntungan yang signifikan.
Dari informasi yang telah dihimpun, ada lima tersangka terlibat dalam kasus ini: Topan Ginting, Rasuli Efendi Siregar, Heliyanto, M Akhirun Pilang, dan M Rayhan Dulasmi Pilang.
Tersangka-tersangka ini diduga berkolusi untuk menguntungkan perusahaan tertentu dalam proyek-proyek infrastruktur.
Kasus ini menjadi sorotan karena melibatkan praktik korupsi dalam pengelolaan anggaran pembangunan di daerah.
Proses Hukum yang Berlanjut
Budi Prasetyo juga menginformasikan bahwa tim KPK akan melanjutkan penggeledahan di beberapa lokasi lain di Sumatera Utara yang berkaitan dengan kasus ini.
KPK berupaya mendalami lebih lanjut keterlibatan dan peran masing-masing tersangka dalam kasus korupsi yang menyeret nama Topan Ginting.
Dengan penemuan uang dan senjata, KPK menunjukkan komitmen dalam penegakan hukum dan memberantas praktik korupsi di sektor publik.
Kasus ini menyoroti pentingnya pengawasan dalam proyek infrastruktur yang melibatkan anggaran besar dari pemerintah.
