genkepo.com – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan langkah tegas dengan mencabut bantuan sosial (bansos) bagi warganya yang terindikasi terlibat dalam judi online. Kebijakan ini diambil demi memastikan bahwa bansos hanya diterima oleh yang benar-benar membutuhkan.
Koordinasi untuk Deteksi Penyalahgunaan Bansos
Pemprov DKI Jakarta memperketat koordinasi dengan beberapa institusi, termasuk Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Dinas Sosial. Tujuannya adalah untuk mendeteksi adanya penyalahgunaan bansos yang marak terjadi di masyarakat.
Nota kesepahaman pun ditandatangani pada Rabu (23/7) antara PPATK dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Ini menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam mencegah tindak pidana pencucian uang serta pendanaan terorisme yang terkait judi online.
Data Penyaluran Bansos dan Keterlibatannya dalam Judi Online
PPATK mengumpulkan data yang menunjukkan bahwa 602.419 warga DKI Jakarta terindikasi terlibat dalam aktivitas judi online sepanjang tahun 2024. Dari jumlah tersebut, 15 ribu di antaranya merupakan penerima bansos, dengan nilai transaksi mencapai Rp3,12 triliun.
Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengatakan, “Di antara 602 ribu orang tersebut, terdapat 15.033 warga DKI Jakarta sebagai penerima bansos yang masuk ke daftar pemain judi online periode tahun 2024 tersebut.”
Komitmen Gubernur DKI Jakarta untuk Keadilan Sosial
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menegaskan bahwa bantuan sosial dialokasikan hanya untuk warga yang benar-benar memerlukannya. Ia berjanji untuk mengalihkan bantuan kepada warga lain yang lebih membutuhkan jika ada yang terbukti terlibat dalam praktik judi online.
“Bantuan sosial ditujukan bagi warga yang benar-benar membutuhkan. Jika ditemukan adanya keterlibatan dalam praktik judi online, maka bantuan akan dialihkan kepada warga lain yang lebih membutuhkan,” ujarnya dalam sebuah acara di kawasan Gelora Bung Karno.
