genkepo.com – Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan tugas khusus bagi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk mempercepat pembangunan di Papua. Tugas ini mencakup penanganan isu-isu pembangunan fisik dan hak asasi manusia (HAM) di wilayah tersebut.
Dalam penjelasan terbaru, Yusril Ihza Mahendra, Menteri Koordinator bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, mengungkapkan bahwa penugasan ini adalah langkah nyata pemerintah untuk menghadapi berbagai tantangan yang ada di Papua.
Tugas Khusus untuk Papua
Yusril Ihza Mahendra menjelaskan bahwa saat ini pemerintah fokus menanggulangi berbagai isu di Papua. “Konsen pemerintah dalam menangani Papua beberapa hari terakhir ini sedang mendiskusikan untuk memberikan penugasan khusus presiden kepada wakil presiden untuk percepatan pembangunan Papua,” ungkapnya, menandakan perhatian yang semakin mendalam.
Ia juga menyatakan bahwa sebelumnya tidak ada penugasan khusus dari Presiden Prabowo untuk Gibran, berbeda dengan penugasan yang diberikan Presiden Jokowi kepada Kiai Ma’ruf Amin terkait pengembangan ekonomi syariah. “Kalau Pak Kiai Ma’ruf Amin dulu diberikan tugas pengembangan ekonomi syariah oleh Pak Jokowi, dan sekarang ini akan diberikan penugasan ke wapres,” tambah Yusril.
Keputusan Presiden untuk Memperkuat Tugas
Yusril menegaskan bahwa hal ini akan diperkuat dengan keputusan presiden (keppres) yang dimaksudkan untuk mendukung penugasan tersebut. “Saya kira kan ini juga pertama kali presiden memberi penugasan kepada wakil presiden untuk menangani masalah Papua karena kan sampai hari ini belum ada penugasan khusus dari presiden dan biasanya itu kan dengan keppres,” jelasnya.
Dengan adanya keppres, diharapkan anggaran dan sumber daya dapat lebih terfokus untuk menyelesaikan masalah di Papua. Penugasan ini diharapkan dapat mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat dengan lebih terencana.
Dampak Penugasan Terhadap Pembangunan Papua
Tugas Gibran diharapkan memberi dampak signifikan terhadap program-program pemerintah di Papua. Kesiapan Gibran dalam menjalankan tugas ini berpotensi mempengaruhi banyak aspek, termasuk kualitas hidup masyarakat di wilayah tersebut.
Fokus utama selain pembangunan fisik adalah penanganan masalah HAM, di mana masyarakat sangat menantikan solusi yang cepat dan efektif. Perubahan kebijakan ini diharapkan menghadirkan langkah konkret pemerintah dalam merespons tantangan dan harapan publik untuk pembangunan yang lebih adil dan merata.
