genkepo.com – Sebanyak 30 wakil menteri di Kabinet Merah Putih merangkap jabatan sebagai komisaris di Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Angka ini mencakup lebih dari separuh dari total 56 wakil menteri yang telah dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto.
Polemik Jabatan Wakil Menteri
Isu rangkap jabatan di kalangan wakil menteri bukanlah hal baru di Indonesia. Mahkamah Konstitusi (MK) pernah menerima gugatan tentang keberadaan wakil menteri dalam pemerintahan sebelumnya, dimana pemohon berargumen bahwa jabatan tersebut hanya berfungsi sebagai akomodasi politik.
Mereka juga menyatakan bahwa jabatan ini bisa menambah beban anggaran, yang dianggap bertentangan dengan prinsip efisiensi birokrasi. Namun, dalam Putusan MK Nomor 80 Tahun 2019, mahkamah menegaskan bahwa pengangkatan wakil menteri adalah kewenangan presiden yang sah dan tidak bertentangan dengan konstitusi.
MK menambahkan bahwa jabatan wakil menteri bisa diangkat berdasar kebutuhan dan beban kerja kementerian.
Regulasi Tentang Jabatan Rangkap
Dari sisi regulasi, Pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 mengatur larangan bagi menteri untuk merangkap jabatan sebagai pejabat negara lain, komisaris, atau direktur di perusahaan negara maupun swasta. Namun, aturan ini tidak secara eksplisit melarang wakil menteri untuk memiliki rangkap jabatan.
Kekosongan hukum ini terlihat, karena tidak ada larangan yang jelas bagi wakil menteri untuk menjabat di posisi lain. Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-10/MBU/10/2020 juga tidak mencakup larangan serupa.
Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, menjelaskan bahwa wakil menteri masih diperbolehkan untuk mengisi jabatan komisaris, sesuai dengan putusan MK sebelumnya.
Daftar Wakil Menteri dan Jabatan Komisaris
Berikut adalah daftar lengkap 30 wakil menteri dalam Kabinet Merah Putih yang merangkap sebagai komisaris BUMN: Wamen Pertanian Sudaryono menjabat Komisaris Utama di PT Pupuk Indonesia dan Wamen Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer Gerungan juga di PT Pupuk Indonesia.
Wamen Kebudayaan Giring Ganesha menjabat komisaris di PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk, sementara Wamen Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo menjabat sebagai Komisaris Utama di PT Telkom Indonesia.
Wamen lainnya juga mengisi posisi serupa di BUMN seperti PT Bank Mandiri, PT PLN, dan PT Pertamina. Hal ini menunjukkan luasnya keterlibatan wakil menteri dalam sektor BUMN di Indonesia.
